Official Facebook Account of RSTDDOfficial Twitter Page of RSTDDOfficial Instagram Account of RSTDD

HUKUM DI INDONESIA MENDUKUNG ASI

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi gizi anak selama dua tahun pertama dalam kehidupannya. Pemberian ASI secara eksklusif adalah pemberian ASI dari seorang ibu kepada bayinya dari usia bayi 0 – 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Jadi hanya diberikan ASI saja selama 6  bulan pertama kehidupan seorang bayi tanpa tambahan seperti susu formula, madu, air putih, sari buah, biskuit atau bubur bayi. Selanjutnya, dari bayi usia di atas 6 bulan sampai 2 tahun, ASI diberikan dengan ditambahkan makan pendamping ASI (MP-ASI) seperti bubur, biskuit dan buah.

Target 80% cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat jauh dari kenyataan.  Prevalensi ASI eksklusif dari Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (1997-2007) menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu dari 40,2% (1997) menjadi 39,5% (2003) dan semakin menurun pada tahun 2007 yaitu sebanyak 32%.  Bahkan angka ini berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) semakin mengkhawatirkan turun menjadi 15,3% di tahun 2010.Praktik pemberian ASI eksklusf hingga usia bayi 6 bulan di DKI Jakarta adalah 8,5% (Dinkes Propinsi DKI Jakarta, 2005).

Banyak penyebab yang mempengaruhi rendahnya pemberian ASI eksklusif, di antaranya adalah gencarnya promosi susu formula dan kurangnya dukungan dari masyarakat termasuk institusi yang mempekerjakan perempuan yang belum memberikan tempat dan kesempatan bagi ibu untuk menyusui di tempat kerja.Padahal dari aspek hukum (perundang-undangan dan peraturan) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia banyak yang mendukung ASI eksklusif untuk bisa dilakukan dan dicapai dengan baik dan benar.

Sebenarnya berbagai tindakan yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Pasal yang mengatur hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang disahkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Oktober 2009.

Pada Pasal 128 dinyatakan pada ayat  (1), setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Serta pada ayat (2) , selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan  penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Dan diayat (3) dinyatakan, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Dalam bagian penjelasan pada undang-undang kesehatan tersebut di pasal  128 ayat (1), yang dimaksud dengan pemberian air susu ibu eksklusif, adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan mem-berikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.Serta yang dimaksud dengan indikasi medis adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Dan di pasal 200undang-undang kesehatan dinyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Serta Pasal 201, dinyatakan dalam ayat  (1), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan  Pasal 199 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199.

Dan diayat (2) pada pasal 201, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau

b. Pencabutan status badan hukum.

Dan sebagai penjabaran dari pelaksanaan undang-undang kesehatan tentang pemberian air susu ibu, ditetapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 33 tahun 2013 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang terdiri atas 43 pasal dan 10 BAB pada tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan pemerintah ini dilahirkan guna menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan sumber makanan terbaik sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan.Di samping itu, kebijakan ini juga untuk melindungi ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Peraturan tersebut secara lengkap berisi tentang :

  1. Pengaturan pemberian ASI eksklusif
  2. Tanggungjawab pemerintah dalam program pemberian ASI eksklusif
  3. Tanggungjawab pemerintah daerahprovinsi dalam program pemberian ASI eksklusif
  4. Tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI eksklusif
  5. ASI ekslusif
  6. Inisiasi Menyusui Dini
  7. Pendonor Air Susu Ibu
  8. Tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai.
  9. Sanksi administrative bagi setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan
  10. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya
  11. Tempat kerja dan penyelenggaran tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif
  12. Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
  13. Pendanaan program pemberian ASI eksklusif
  14. Pembinaan dan Pengawasan

Beberapa pasal yang perlu diketahui dari peraturan pemerintah tersebut adalah :

Pada pasal 2 tentang pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Dipasal 6 dinyatakan, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Dan dipasal 7 disebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat  indikasi medis: ibu tidak ada; atau ibu terpisah dari bayi.

Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7  dilakukan oleh dokter dan dokter dalam menentukan indikasi medis harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan itu dicantumkan pada pasal 8.

Berkaitan tentang informasi dan edukasi tentang ASI, pada pasal 13 dijabarkan :

(1)   Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

(2)   Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:

  1. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
  2. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  3. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
  4. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

(3)   Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

(4)   Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pada pasal 17 ayat (1), setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif  dan di ayat (2), setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Sedangkan dipasal 18 dinyatakan :

(1)   Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya.

(2)   Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(3)   Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

(4)   Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Sedangkan pada Undang Undang Ketenagakerjaan RI No. 13 Tahun 2003, dipasal 83 dinyatakan, pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Pasal ini dapat diartikan sebagai kesempatan untuk memerah ASI bagi pekerja perempuan pada waktu kerja. Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya. Pengusaha yang tidak memberikan masa istirahat kepada pekerja yang melahirkan atau keguguran dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun dan/atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta

Kepada para pemilik perusahaan dan perkantoran, sangat perlu didorong untuk menyediakan tempat khusus bagi para karyawan perempuannya yang ingin menyusui atau memerah ASI nya di tempat kerja. Bagi ibu yang bekerja dapat diberikan waktu khusus untuk memerah ASI setiap 3-4 jam sekali selama 15-30 menit di dalam waktu kerjanya.

Dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan mendukung ASI, mari kita galakkan ibu menyusui ASI kepada bayinya selama 2 tahun, untuk wujudkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas.

# dari berbagai sumber

(dr. Yahmin Setiawan, MARS – Dirut Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa)

1,946 total views, 1 views today